Menteri Pertanian Amran Sulaiman
JAKARTA, KABAR AGRI – Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak tinggal diam melihat fenomena masuknya singkong impor yang semakin membanjiri pasar Indonesia.
Menurutnya, aksi impor ini telah merugikan para petani dalam negeri, bahkan “menzalimi” mereka. Pasalnya, harga singkong di tingkat petani kini terjun bebas hingga hanya Rp 1.000 per kilogram (kg), yang diduga kuat dipengaruhi oleh banyaknya singkong impor yang masuk, terutama untuk kebutuhan industri tepung tapioka.
Amran menegaskan, pemerintah akan segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami mendengar keluhan dari petani di Lampung, dan kami akan segera mengundang industri serta perwakilan petani untuk mencari solusi bersama. Saya minta kepada para importir, jangan zalimi petani kita,” tegas Amran, Jumat (24/1/2025).
Sikap tegas Menteri Pertanian ini tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan petani serta rakyat kecil. Amran pun melontarkan kritik pedas kepada mereka yang lebih mengutamakan impor daripada melindungi produk pertanian dalam negeri. “Jika mengimpor produk pangan dari luar lebih banyak daripada produk dalam negeri, itu patut dipertanyakan. Artinya, mereka lebih peduli dengan petani luar negeri dibandingkan petani kita sendiri,” tambah Amran.
Masalah ini semakin memanas setelah ribuan petani singkong di Lampung melakukan aksi protes besar-besaran terhadap pabrik pengolahan tepung tapioka. Mereka menuntut agar harga singkong yang terus merosot bisa kembali diatur sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati pada 23 Desember 2024, yang menetapkan harga singkong minimal Rp 1.400 per kilogram dengan kadar rafaksi maksimal 15%.
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin, menyatakan bahwa masih banyak perusahaan yang membayar singkong petani dengan harga di bawah Rp 1.000 dan rafaksi yang lebih tinggi, yakni 30%. “SKB itu harus memiliki kekuatan hukum, bukan sekadar surat biasa. Kami sudah beri waktu, dan sekarang saatnya kami tegaskan hak-hak petani,” ujar Dasrul.
Masalah harga singkong ini jelas menjadi sorotan besar, bukan hanya bagi petani tetapi juga bagi keberlanjutan sektor pertanian Indonesia. Dalam hal ini, perlindungan terhadap produk lokal dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperjuangkan (DC/KA)